Pages

Celoteh Anak Lanskap: Mengkaji Rencana Naturalisasi Kawasan Puncak

VILA SANG PERUSAK?

Dikaji oleh:
Mohammad Zaini Dahlan (ARL42), Arsyad Khrisna (ARL42), Enjoyment Siregar (ARL45), Andre Sutjipto (ARL45), dan Widyastuti Utami (ARL45)

Benarkah keberadaan vila-vila di kawasan Puncak menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan di daerah hulu yang menyebabkan baniir di hilir sebagai salah satu dampaknya? Pertanyaan tersebut muncul di saat maraknya pemberitaan terkait rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimotori oleh Jokowi dan Ahok yang berencana akan merapihkan kawasan Puncak dengan membeli vila-vila liar dan mengembalikannya sebagai ruang terbuka hijau. Secara sederhana memang terlihat sebagai suatu solusi yang baik meskipun akan dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah dalam realisasinya.

Dapat dipahami bahwa kawasan Puncak merupakan kawasan hulu yang berperan penting dalam menjaga stabilitas daur hidrologi sebagai daerah tangkapan (water catchment area) dan resapan air (water reservoir area). Dengan sumber daya alamnya, kawasan Puncak telah menjadi kawasan ideal untuk dijadikan tempat tinggal baik permanen maupun untuk sementara. Dengan udara yang sejuk menjadi daya tarik bagi pendatang untuk bermukim. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan manusia untuk mencari lokasi yang memberikan kenyamanan sebagai tempat tinggal.

Dengan melihat kecenderungan tersebut, dapat dipahami bahwa secara alami kawasan di pegunungan memang menjadi lokasi favorit untuk tempat tinggal. Namun, di sisi lain pemanfaatan kawasan pegunungan sebagai tempat tinggal telah menyebabkan terganggunya stabilitas lingkungan. dengan demikian muncul pertanyaan terkait apa yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan di kawasan Puncak, apakah keberadaan vilanya atau tata ruangnya?

Rencana pembongkaran vila untuk dialihfungsikan kembali menjadi ruang terbuka hijau merupakan salah satu solusi yang patut dicoba. Dalam salah satu wawancara, Ahok menjelaskan bahwa setelah akuisisi dilakukan bangunan akan dihancurkan dan lahan dikembalikan menjadi lahan hijauan baik dengan menanam pohon maupun untuk usaha pertanian. Harapannya, lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk bertani oleh masyarakat sekitar bahkan direncanakan pula bagi masyarakat Jakarta. Untuk pemanfaatan sebagai area hijauan dengan tegakan pohon dapat diduga manfaat optimal yang akan diperoleh. Namun, apakah pengalihfungsian menjadi lahan pertanian akan mengurangi kerusakan atau bahkan akan lebih merusak dibandingkan dengan pemanfaatan untuk fungsi vila.

Sebagai ilustrasi sederhana dapat dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan dua lahan dengan luasan masing-masing satu hektar yang difungsikan sebagai kawasan vila dan pertanian. Dengan kondisi ekologi yang sama, kedua lahan tersebut dimanfaatkan selama satu tahun sesuai dengan fungsinya. Kawasan vila dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dengan KDB 10%:90% dari luasan total atau seluas 1.000 m2 untuk bangunan dan ruang terbuka seluas 9.000 m2 yang ditanami rumput (lawn). Sedangkan kawasan pertanian ditanami tanaman hortikultura yang dipanen sebanyak tiga kali dalam setahun.

Dengan kondisi tersebut dapat dianalisis bahwa pemanfaatan lahan untuk usaha pertanian lebih maksimal dibandingkan untuk vila. Usaha pertanian dengan komoditas tanaman hortikultura membutuhkan pengelolaan lahan yang intensif baik dari aspek tanah maupun sarana produksi pertanian. Intensifikasi pertanian yang dilakukan berdampak pada menurunnya stabilitas lingkungan pertanian. Pengolahan tanah yang intensif dan pemanfaatan sarana produksi yang tidak ramah lingkungan akan menyebabkan menurunnya kualitas tanah secara fisik, kimia, maupun biologi. Dampak pada lingkungan yang mudah dilihat adalah tingginya tingkat erosi akibat meningkatnya aliran permukaan (run off) dan rentannya struktur tanah. Berbeda halnya dengan kawasan vila dengan pemanfaatan area terbangun seluas 1.000 m2 dan padang rumput seluas 9.000 m2, memberikan kestabilan lebih baik pada struktur tanah. Keberadaan rumput dengan perakaran yang menyebar (serabut) mampu mempertahankan struktur tanah dari tingginya run off yang dapat menyebabkan erosi.

Dengan membandingkan kedua ilustrasi di atas, dapat diketahui bahwa pemanfaatan lahan sebagai kawasan vila dapat lebih menjaga stabilitas lingkungan dibandingkan dengan kawasan pertanian. Dengan hanya memanfaatkan sisa lahan sebagai padang rumput saja cukup mampu menahan erosi, bagaimana jika sisa lahan di kawasan vila ditanami dengan ragam struktur tanaman baik vertikal (ragam tajuk) maupun horizontal (ragam jenis). Kondisi tersebut sangat potensial untuk direalisasikan, karena melihat sebagian besar vila di kawasan Puncak memiliki rasio pemanfaatan untuk area terbangun yang relatif lebih sempit dibandingkan untuk area terbuka. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan vila secara fisik bukan menjadi alasan utama rusaknya kerusakan lingkungan di kawasan Puncak. Hasil analisis menunjukkan bahwa lahan yang difungsikan sebagai kawasan pertanian merupakan penyumbang erosi lebih tinggi dibandingkan lahan untuk fungsi vila. Dengan demikian, faktor pendorong (driving factor) yang lebih berperan terkait kerusakan lingkungan adalah tata ruang dari vila tersebut.

Berbagai aturan telah dibuat untuk mengatur penataan kawasan Puncak, tetapi dalam realisasinya konversi lahan untuk fungsi permukiman masih terus meningkat. Revitalisasi kawasan Puncak dengan mengakuisisi kawasan vila untuk dialihfungsikan kembali menjadi lahan terbuka hijau perlu dilakukan secara adil dan bijaksana. Rencana pengalihfungsian yang dilakukan pada “vila-vila liar” diduga sangat tepat. Namun, perlu ditegaskan bahwa penetapan “vila liar” tidak hanya dilihat dari tidak adanya izin mendirikan bangunan (IMB), tetapi berlaku pula untuk vila legal yang tidak sesuai penempatannya. Dengan demikian, naturalisasi yang dilakukan di kawasan Puncak lebih diorientasikan pada penataan ruang sehingga keseimbangan antara kebutuhan pengguna dengan daya dukung lingkungannya dapat tercapai. [CAL_copyleft2013]

PESAN ISLAM DAN LELUHUR MASYARAKAT SUNDA UNTUK PENATAAN KAWASAN PUNCAK

Penataan suatu kawasan yang dilakukan hanya mengandalkan pendekatan teori dan teknologi modern justru banyak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. hal ini terjadi karena teori dan teknologi modern yang notabene merupakan produk impor, bukan bersumber dari pengetahuan lokal yang secara turun temurun telah teruji melalui percobaan yang berulang-ulang (trial-error). Dengan demikian, pemberdayaan pengetahuan ekologik tradisional masyarakat lokal perlu dipertimbangkan kembali dalam upaya penataan kawasan yang berorientasi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Masyarakat di kawasan Puncak yang termasuk ke dalam Tatar Sunda merupakan bagian dari masyarakat Sunda. Secara tradisional masyarakat Suna telah memiliki suatu pengetahuan ekologik tradisional sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam hal penataan ruang. Dijelaskan dalam salah satu prasasti peninggalan kerajaan Sunda (Prasasti Cibadak) dan pada naskah kuna Sunda (Naskah Galunggung) bahwa leluhur masyarakat Sunda telah mengamanahkan satu konsep penataan ruang yang dikenal dengan kabuyutan.

Konsep Kabuyutan

Kabuyutan dalam budaya Sunda telah dikenal sejak zaman sejarah Sunda kuna. Bukti peninggalan sejarah yang dapat menguatkan keberadaan kabuyutan ada dalam prasasti Cibadak yang dibuat oleh seorang raja Sunda bernama Sri jaya Bupati antara tahun 1006-1016 M. Dalam prasasti tersebut Sri Jaya Bupati telah menetapkan sebagian Sungai Sanghiyang Tapak sebagai kabuyutan, yaitu tempat yang memiliki pantangan (larangan) untuk ditaati oleh rakyat. Salah satu larangan yang tersurat dalam prasasti tersebut adalah larangan untuk tidak menangkap ikan di dalam kawasan kabuyutan. Selain dalam prasasti Cibadak, istilah kabuyutan terdapat pula dalam naskah Sunda kuna peninggalan abad ke-13, yaitu Amanat Galunggung atau dikenal dengan Amanat Prabu Guru Darmasiksa seorang raja Sunda antara tahun 1175-1297 M.

Naskah Galunggung berisi tentang nasihat raja kepada anak keturunan dan seluruh rakyatnya untuk dijadikan sebagai pegangan hidup (cekalan hirup), larangan (ulah), dan perintah (kudu) agar jaya sebagai bangsa. Dalam naskah kuna tersebut, Prabu Guru Darmasiksa mengamanahkan untuk menjaga kelestarian dari kabuyutan. Suryalaga (2002) menerangkan beberapa amanat Prabu terkait kabuyutan sebagai berikut: (1) kabuyutan harus dijaga dari kemungkinan direbut dan dikuasai oleh orang asing; (2) bila terjadi perang, pertahankanlah kabuyutan yang disucikan; dan (3) lebih berharga kulit lasun (musang) yang berada di tempat sampah dari pada raja putra yang tidak bisa mempertahankan kabuyutan.

Berdasarkan tinjauan sejarah terhadap beberapa peninggalan sejarah, dapat dibuktikan bahwa kabuyutan memiliki peranan penting bagi budaya Sunda. Kabuyutan memiliki multi dimensi nilai yang tidak hanya dapat dimaknai sebagai sebuah materi, namun juga menjadi sebuah filofofi hidup bagi orang Sunda. Kabuyutan memiliki kandungan nilai ilmu pengetahuan, teknologi, sejarah, arkeologi, dan lingkungan. Secara fisik, kabuyutan yang ditinggalkan oleh para leluhur orang Sunda berupa leuweung larangan (hutan lindung) yang meliputi gunung dan bukti, sungai-sungai strategis dan lingkungannya, situs purbakala, serta peninggalan sejarah lainnya. Terdapat pesan moral bagi seluruh masyarakat Sunda untuk dapat menjaga, memelihara, dan melindungi kelestarian kabuyutan yang ada di seluruh Tatar Sunda, sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi generasi berikutnya. Perumpamaan bagi siapa saja yang tidak dapat menjaga kabuyutan dianggap lebih dibandingkan kulit musang yang berada dalam tempat sampah.             

Kabuyutan dalam makna luas adalah tanah air, baik lokal, regional maupun nasional. Dalam konteks ilmu pengetahuan saat ini, kabuyutan dapat dimaknasi sebagai sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang meliputi: lahan, geologi, air, udara, serta keanekaragaman hayati (satwa dan tumbuhan) yang tercermin dalam ruang ekologi berupa hutan, sungai, gunung, dan lingkungan alam lainnya beserta kandungan didalamnya. Selain karakter kabuyutan dalam konteks lanskap alami, kabuyutan tercermin pula dalam konteks lanskap budaya sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungannya. Permukiman penduduk, area persawahan, perkebunan, perikanan, dan peternakan menjadi bentuk manifestasi nilai kabuyutan dalam memaknai realitas faktual ruang Sunda.

Penataan Ruang Kabuyutan

Kabuyutan dapat dimaknasi sebagai menifestasi dari kosmologi Sunda sebagai acuan dalam menentukan tata ruang kehidupan masyarakat Sunda mulai dari skala global, regional hingga lokal. Kosmologi merupakan ilmu pengetahuan tentang alam atau dunia yang memaknai dunia tidak hanya dalam sisi obyek material (lingkungan), namun lebih dari inti sari dunia tersebut (Suryani 2006). Kartakusumah (2010) membagi jagat raya dalam kosmologi Sunda menjadi tiga bagian, yaitu Buana Jatiniskala (alam kemahagaiban sejati), Buana Niskala (alam gaib), dan Buana Sangkala (alam nyata/dunia). Ketiga buana tersebut membentuk suatu hubungan saling terkait antar para penghuninya (Tritangtu Sunda). Kosmologi Sunda menempatkan buana langit (Jatiniskala) pada posisi teratas, kemudian buana tengah (Niskala), dan buana bawah (Sangkala) berada di posisi terbawah.

Stratifikasi tersebut tercermin dalam bentuk segi tiga sama kaki dengan memposisikan manusia dan bumi/lingkungan berada dalam satu strata, sedangkan langit/Tuhan berada di strata tertinggi. Pemahaman kosmik tersebut tercermin pula dalam kata Sunda yang terdiri dari tiga silabel (Sun-Da-Ha). Sun dimaknai sebagai diri manusia, Da sebagai alam, dan Ha sebagai Tuhan. Dengan kata lain, hubungan ketiga unsur tersebut mencerminkan kearifan lokal masyarakat Sunda dalam menjalankan peranannya di bumi sebagai bagian dari sub sistem alam (seke seler). Sun berarti hubungan antar manusia, Da hubungan dengan alam, dan Ha hubungan dengan Tuhan.

Pemahaman terhadap ruang kosmik Sunda tersebut, hadir dalam realitas kesadaran masyarakat Sunda untuk memaknai realitas faktual ruang kabuyutan Sunda, baik dalam penataan ruang permukiman (baladahan-babakan-kampung), rumah tinggal, ekologi, hingga pengaturan dalam unsur-unsur budayanya (sistem religi, kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem peralatan hidup). Keterkaitan dengan konsep ruang, berdasarkan sumber cerita sejarah Sunda Sanghyang Siksa Kandang Karesian (1518 M), terdapat tiga konsep patempatan (penempatan) dalam budaya Sunda (Purnama 2007), yaitu: konsep elemen (cai nyusu, imah, pipir, dan buruan/kebon); konsep orientasi (sanghiyang wuku, luhur-tengah-handap); dan konsep mitos (seke seler yang menjadikan alam sebagai representasi tubuh manusia).

Konsep luhur-tengah-handap merupakan pembagian ruang secara umum di Tatar Sunda. Gunung ditempatkan di bagian atas (luhur) sebagai representasi dari Tuhan pemberi sumber kehidupan. Selanjutnya permukiman masyarakat ditempatkan di bagian tengah (tengah), dan kawasan produksi (pertanian, peternakan, perikanan, dsb.) di posisi bawah (handap). Di samping penerapan konsep luhur-tengah-handap, dalam penataan ruang Sunda diterapkan konsep cai nyusu yang menjadikan sumber mata air sebagai inti dari suatu kawasan. Dalam hal ini mata air merupakan obyek alam yang dikeramatkan karena fungsinya yang sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup. Air dianggap sebagai unsur alam yang menjadi dasar terbentuknya tubuh dan jiwa manusia. Pandangan ini pula menjadi dasar dalam memahami maksud dikeramatkannya gunung bagi masyarakat Sunda. Gunung dianggap sebagai salah satu tempat yang memberikan unsur sistem tubuh manusia dalam wujud sari pati yang ditransformasikan melalui air. Maka penamaan gunung pun sama dengan penamaan bagian tubuh manusia dan hal tersebut tercermin dalam penetapan ruang kabuyutan (Gambar 1)


Gambar 1. Konsep ruang kabuyutan Sunda

Aplikasi Konsep Kabuyutan

Dengan melihat kondisi ekologi, sosial, dan budaya masyarakat di kawasan Puncak, konsep kabuyutan sangat sesuai untuk diaplikasikan. Pembagian kawasan pegunungan di Puncak menjadi tiga bagian (luhur-tengah-handap) dengan penyesuaian terhadap fungsi masing-masing kawasan, dapat mencapai fungsi kawasan yang optimal. Bagian gunung di kawasan hulu (luhur) dimaksimalkan sebagai ruang untuk fungsi perlindungan baik yang dikelola oleh pemerintah (taman nasional, cagar alam, hutan produksi Perhutani, dsb.) maupun oleh masyarakat (hutan rakyat). Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa kawasan luhur hanya diizinkan untuk fungsi perlindungan dengan optimalisasi tegakan pohon.

Penataan ruang gunung di bagian tengah difungsikan sebagai kawasan permukiman dengan memperhatikan aturan dalam menempatkan bangunan sesuai dengan budaya Sunda. Leluhur masyarakat Sunda sangat memperhatikan kualitas tanah dalam pemilihan lahan untuk lokasi bangunan (imah-baladahan-babakan-kampung). Pertimbangkan dilakukan pada aspek lokasi, kemiringan lahan, sejarah lokasi, warna dan aroma tanah, serta bentuk alami lahan tersebut. hal tersebut dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan penghuni dari lahan tersebut. Berdasarkan informasi dari naskah kuna Sunda Sanghyang Siksakandang Karesian, dijelakan terdapat 19 jenis lahan yang tidak sesuai untuk dijadikan tempat tinggal karena dipercaya akan mendatangkan mala petaka bagi penghuninya.

Lahan yang termasuk ke dalam mala ning lemah (sampah bumi) adalah: (1) sodong, (2) sarongge, (3) cadas gantung, (4) mungkal pategang, (5) lebak, (6) rancak, (7) kebakan badak, (8) catang nunggang, (9) catang nonggeng, (10) garunggungan, (11) garenggengan, (12) lemah sahar, (13) dangdang wariyan, (14) hunyur, (15) lemah aki, (16) pitunahan celeng, (17) kolomberan, (18) jarian, dan (19) sema. Selain lahan yang memabahayakan, leluhur masyarakat Sunda memberikan arahan untuk memanfaatkan enam jenis tanah (lahan) yang sesuai untuk hunian, yaitu: (1) galudra ngupuk, (2) pancuran emas, (3) satria lalaku, (4) kancah nangkub, (5) gajah palisungan, dan (6) bulan purnama.

Berikut penjelasan untuk setiap lahan yang diamanahkan oleh leluhur masyarakat Sunda sebagai acuan dalam menata ruang untuk permukiman (Tabel 1 dan 2). Di samping itu, leluhur masyarakat Sunda menetapkan tiga lahan yang dilarang untuk dijadikan permukiman yaitu: (1) gelagah katunan yang merupakan lahan di dataran rendah yang dikelilingi lahan yang lebih tinggi, (2) cagak gunting berupa lahan segi tiga yang diapit dua jalur jalan atau sungai, dan (3) jalan ngolecer atau lebih dikenal dengan tusuk sate. Dengan mempertimbangkan kearifan tradisional masyarakat Sunda dalam menata lingkungan hidupnya, dapat diduga gangguan terhadap lingkungan tidak akan melebihi daya dukungnya sehingga mitigasi dampak kerusakan dapat dilakukan secara optimal.

Tabel 1. Jenis lahan yang tidak sesuai untuk permukiman berdasarkan budaya Sunda
No.
Jenis Lahan
Keterangan
1.
Sodong
Tempat pada celah tebing di daerah aliran sungai (leuwi)
2.
Sarongge
Tempat yang dipercaya sebagai makhluk halus (jurig, ririwa, kunti, dsb.)
3.
Cadas gantung
Tempat di bawah tebing
4.
Mungkal pategang
Tempat yang dikeliligi oleh bongkahan batu atau karang
5.
Lebak
Tempat yang menjadi dasar jurang yang tidak terkena sinar matahari
6.
Rancak
Tempat yang dikurung oleh batuan besar sehingga sulit diakses
7.
Kebakan badak
Tempat yang digunakan sebagai kubangan badak atau kerbau
8.
Catang nunggang
Tempat yang dibagi oleh aliran sungai yang dihubungkan oleh jembatan alami berupa pohon atau batu cadas
9.
Catang nonggeng
Tempat di lereng yang curam
10.
Garunggungan
Tempat dengan kondisi bergelombang (undulating)
11.
Garenggengan
Tempat yang permukimannya kering tetapi berlumpur dibawahnya
12.
Lemah sahar
Tempat yang panas dan keras atau bekas terjadinya pertempuran darah
13.
Dangdang wariyan
Tempat yang kedap air (tergenang)
14.
Hunyur
Tempat dengan kondisi bergelombang (undulating)
15.
Lemah aki
Tempat yang tandus atau curam
16.
Pitunahan celeng
Tempat berkeliaran babi hutan
17.
Kolomberan
Tempat pembuangan limbah cair
18.
Jarian
Tempat pembuangan sampah
19.
Sma
Tempat pemakaman
        

Tabel 2. Jenis lahan yang sesuai untuk permukiman berdasarkan budaya Sunda
No.
Jenis Lahan
Keterangan
1.
Galudra ngupuk
Tempat yang memberikan kenyamanan dan kekayaan duniawi
2.
Pancuran emas
Tempat yang miring ke selatan dan barat
3.
Satria lalaku
Tempat yang miring ke selatan dan timur
4.
Kancah nangkub
Tempat yang datar-landai di atas gundukan tanah dan dikelilingi pegunungan
5.
Gajah palisungan
Tempat yang datar-landai di atas gundukan tanah yang miring ke timur dan barat
6.
Bulan purnama
Tempat yang dekat dengan aliran air dari mata air (ci nyusu) di arah utara dengan posisi bangunan berederet mengarah timur-barat

Penataan ruang berdasarkan konsep kabuyutan merupakan temuan ilmiah leluhur masyarakat Sunda sebagai akumulasi pencarian pengetahuan ekologik tradisional yang didasarkan pada kepercayaan (believe) pada penguasa alam. Masyarakat Sunda meyakini adanya kekuatan lain diluar kekuatan manusia dan alam yang mampu mengendalikan sistem ekologi agar tetap dalam kondisi seimbang. Segitiga ATM menunjukkan model sinergis yang saling mempengaruhi antara alam, Tuhan, dan manusia (Gambar 2). Kekuatan yang saling mempengaruhi inilah yang memberikan batasan bagi manusia dalam memanfaatkan nikmat yang telah disediakan oleh Tuhan (Allah Swt) berupa sumber daya alam yang melimpah.


Gambar 2. Segitiga hubungan sinergis antara alam, Tuhan, dan manusia

Pemahaman bahwa ada kekuatan yang dijabarkan dalam ragam aturan, menuntut manusia untuk meyakini dan mengarahkan bahwa aturan-aturan tersebut semua bersumber dari aturan Allah Swt. Sentralisasi keyakinan inilah yang akan menuntun manusia kepada pemahaman yang utuh terhadap kebenaran hakiki yang bersumber dari Allah melalui perantara firman-Nya dalam Al-Quran dan hadist Rasulullah Muhammad Saw. Terkait dengan aspek penataan ruang, Al-Quran telah jelas menerangkan bahwa kawasan gunung adalah lokasi ideal untuk tempat tinggal. Keterangan ini tercantum dalam ayat ke-81 dari surat An-Nahl sebagai berikut,


“Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).”
(QS An-Nahl: ayat 81)

Dengan mendasarkan pemahaman pada firman Allah Swt tersebut, sudah menjadi sunnatullah bahwa kawasan pegunungan (dataran tinggi) menjadi lokasi favorit untuk bermukim dan manusia memiliki kecenderungan untuk bermukim di daerah yang nyaman secara ekologis. Kondisi tersebut akan terus berlangsung selama kehidupan ini berjalan sehingga upaya perencanaan, perancangan, dan pengelolaan kawasan pegunungan (hulu) perlu dilakukan secara komprehensif. Upaya pelestarian melalui strategi preservasi dan konservasi mutlak dilakukan sebagai langkah preventif dari kerusakan lingkungan yang berlebihan. Untuk mencapai pelestarian yang optimal perlu didasarkan pada kearifan tradisional sebagai manifestasi dari pengetahuan ekologik tradisional masyarakat lokalyang telah terbukti keberhasilannya. Lebih jauh dari itu, upaya pelestarian yang dilakukan perlu diarahkan kepada upaya pendekatan dan pengakuan bahwa manusia sebagai khalifah diberi hak oleh Allah Swt untuk memanfaatkan sumber daya alam disertai kewajiban dalam mengelolanya secara adil dan bijaksana sehingga kehidupan di buana sangkala tetap seimbang. [CAL_copyleft2013]

"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".
(Al-Baqarah: 32)

Himaskap

Arsitektur Lanskap berasal dari dua kata yaitu Arsitektur dan Lanskap. Terminologi Arsitektur berasal dari bahasa Inggris arche (baik) dan techne (ahli), dengan definisi arsitektur secara umum yaitu seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Sedangkan Lanskap berasal dari bahasa Inggris yaitu Landscape, bahasa Jerman yaitu Landschaft, dengan definisi lanskap yaitu kawasan lahan yang dibangun oleh manusia di luar bangunan, jalan dan utilitas sebagai tempat tinggal manusia (Eckbo 1964). Jadi secara umum definisi Arsitektur Lanskap yaitu lanskap/bentang alam/tapak yang memiliki bentuk pemandangan yang indah dan selaras dengan lingkungan sekitarnya serta mempunyai manfaat dan fungsi tertentu untuk mendukung kepentingan dan kesejahteraan manusia. .

1 komentar:

  1. Nice Concep ,untuk Pengelolaan wilayah berbasis daerah aliran sungai.

    BalasHapus